Pengertian Hukum: Definisi, Unsur-Unsur, Tujuan, dan Jenisnya|Kuliah komputer di pekanbaru I-TECH

Pengertian Hukum: Definisi, Unsur-Unsur, Tujuan, dan Jenisnya|Kuliah komputer di pekanbaru I-TECH

Kuliah komputer di kota pekanbaru i-tech
Apa yang dimaksud dengan hukum? Pengertian Hukum ialah suatu sistem ketentuan yang di dalamnya ada norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan guna mengendalikan perilaku manusia, mengawal ketertiban dan keadilan, serta menangkal terjadinya kekacauan.

Ada pun yang menuliskan bahwa pengertian hukum ialah suatu ketentuan atau peraturan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya menata kehidupan bermasyarakat dan ada sanksi/ hukuman untuk pihak yang melanggarnya.

Keberadaan hukum bertujuan untuk mengayomi setiap pribadi dari penyalahgunaan dominasi serta untuk mendirikan keadilan. Dengan adanya hukum di sebuah negara, maka masing-masing orang di negara itu berhak menemukan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.

Kita bisa mengenali hukum dari karakteristiknya, yaitu;

Adanya perintah/ larangan, yakni sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh seseorang di masyarakat.
Sifatnya memaksa, dengan kata lain setiap pribadi wajib mematuhi sebuah hukum yang berlaku tanpa terdapat pengecualian.
Terdapat sanksi, yakni hukuman yang diserahkan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum cocok dengan peraturan yang berlaku.
Baca juga: Pengertian Norma

Pengertian Hukum Berdasarkan keterangan dari Para Ahli
Agar lebih mengetahui apa pengertian hukum, maka saya dan anda bisa merujuk pada pendapat para berpengalaman berikut ini:

1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Berdasarkan keterangan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, definisi hukum ialah semua kaidah dan asas yang menata pergaulan hidup dalam masyarakat dimana tujuannya untuk merawat ketertiban yang dilakukan melalui sekian banyak  lembaga dan proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu fakta dalam masyarakat.

2. J. C. T. Simorangkir
Berdasarkan keterangan dari J. C. T. Simorangkir, definisi hukum ialah segala ketentuan yang mempunyai sifat memaksa dan menilai segala tingkah laku insan dalam masyarakat, yang diciptakan oleh sebuah lembaga yang berwenang.

3. S. M. Amin
Berdasarkan keterangan dari S. M. Amin, definisi hukum ialah sekumpulan ketentuan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dimana tujuannya untuk menyelenggarakan ketertiban dalam pergaulan insan dalam sebuah masyarakat, sampai-sampai ketertiban dan ketenteraman terjaga dan terpelihara.

4. Plato
Berdasarkan keterangan dari Plato, definisi hukum ialah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan tertata dimana sifatnya mengikat, baik terhadap hakim maupun masyarakat.

5. E. M. Meyers
Berdasarkan keterangan dari E. M. Meyers, definisi hukum ialah aturan-aturan yang di dalamnya berisi pertimbangan kesusilaan yang ditujukan untuk tingkah laku insan dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman untuk para penguasa negara dalam mengerjakan tugasnya.

6. Prof. Dr. Van Kan
Berdasarkan keterangan dari Prof. Dr. Van Kan, definisi hukum ialah keseluruhan ketentuan hidup yang mempunyai sifat memaksa dimana tujuannya untuk mengayomi kepentingan insan di dalam masyarakat sebuah negara.

Baca juga: Pengendalian Sosial

Unsur-Unsur Hukum
Unsur-Unsur Hukum
Sanksi diberikan untuk pelanggar hukum
Setiap hukum yang terdapat di dunia memiliki sejumlah unsur di dalamnya. Adapun sejumlah unsur hukum ialah sebagai inilah ini:

1. Mengatur Tingkah Laku Masyarakat
Seperti yang dilafalkan sebelumnya, destinasi utama dari hukum ialah untuk menata tingkat laku seseorang dalam bermasyarakat. Artinya, masing-masing tingkah laku dalam interaksi insan di dalam masyarakat ditata dalam hukum.

2. Hukum Dibuat oleh Lembaga Khusus
Hukum tidak dapat diciptakan oleh seluruh pihak, tapi melewati suatu lembaga atau badan sah yang mempunyai kewenangan guna hal tersebut. Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diciptakan oleh Negara, dalam urusan ini dilakukan oleh Badan Legislatif.

3. Peraturan Bersifat Memaksa
Hukum ialah suatu ketentuan yang sifatnya memaksa. Jadi, setiap pribadi di dalam sebuah masyarakat mesti mematahui hukum yang berlaku dan bakal dikenakan sanksi bila mengerjakan pelanggaran.

Misalnya peraturan selesai lintas yang mewajibkan setiap pengendara guna mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) sebelum berkendara di jalan raya. Pengendara yang tidak mempunyai SIM bakal dikenakan sanksi dari pihak berwajib.

4. Sanksi/ Hukuman Untuk Pelanggar Hukum
Di dalam hukum telah diterangkan mengenai aturan dan pun sanksi yang bakal dikenakan untuk pelanggarnya.Adapun sanksi atau hukuman yang diserahkan kepada masing-masing pelanggar hukum disesauikan dengan aturan perundang-undangan yang sudah disepakati.

Sanksi tersebut dapat dalam format hukuman penjara, sanksi sosial, bahkan hukuman mati. Misalnya, pelaku korupsi yang diserahkan hukuman penjara cocok vonis peradailan.

Baca juga: Arti Kondusif

Tujuan Hukum
Tujuan Hukum
Hukum dapat menata interaksi insan di dalam masyarakat
Pada dasarnya, destinasi hukum ini mempunyai sifat universal yakni terwujudnya ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka seluruh perkara bisa diproses melewati pengadilan cocok dengan peraturan hukum yang berlaku.

Secara umum, inilah ini ialah beberapa destinasi hukum;

Mengatur interaksi insan di dalam masyarakat.
Memberikan garansi keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan untuk setiap anggota masyarakat.
Mengupayakan kemakmuran untuk seluruh masyarakat.
Melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat.
Menjadi tuntunan dalam pergaulan untuk setiap anggota masyarakat.
Sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan.
Baca juga: Pengertian Diskriminasi

Jenis-Jenis Hukum
Jenis-Jenis Hukum
Pengertian hukum dan jenis-jenisnya
Secara umum, terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat di Indonesia. Mengacu pada definisi hukum, adapun sejumlah jenisnya ialah sebagai berikut:

1. Hukum Berdasarkan Isinya
Hukum privat, yakni hukum yang menata hubungan antara sesama insan menurut kepentingannya. Adapun sejumlah contoh hukum privat merupakan; hukum sipil, hukum dagang, hukum perdata.
Hukum publik, yakni hukum yang menata hubungan setiap pribadi di dalam masyarakat dengan negara dan sangat sehubungan dengan kepentingan umum. Contohnya; hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara.
2. Hukum Berdasarkan Sumbernya
Hukum undang-undang, yakni hukum yang sudah tertera pada ketentuan perundang-undangan.
Hukum adat, yakni hukum yang diciptakan menurut peraturan-peraturan kelaziman di sebuah daerah.
Hukum traktat, yaitu sebuah perjanjian yang diciptakan antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan.
Hukum yurisprudensi, yakni hukum yang diciptakan menurut putusan hakim mula-mula untuk menuntaskan perkara yang sama.
Hukum doktrin, yakni suatu pengakuan yang diciptakan menurut pendapat seseorang atau sejumlah orang ahlu hukum dan disepakati seluruh pihak.
3. Hukum Berdasarkan Bentuknya
Hukum tertulis, yakni hukum yang ada pada sekian banyak  kitab perundang-undangan.
Hukum tidak tertulis, yakni hukum yang berlaku di sebuah masyarakat dan ditaati, meskipun tidak tertulis.
4. Hukum Berdasarkan Tempatnya
Hukum nasional, yakni hukum yang berlaku melulu di dalam wilayah sebuah Negara.
Hukum internasional, yakni hukum yang menata tentang hubungan antar negara di dalam dunia internasional.
5. Hukum Berdasarkan Waktunya
Ius constitutum, yakni hukum positif yang berlaku sekarang untuk suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu.
Ius constituendum, yakni hukum yang diinginkan berlaku pada masa mendatang.
Hukum asasi, yakni hukum alam yang berlaku di seluruh tempat, dalam segala waktu, dan guna segala bangsa di dunia.
6. Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya
Hukum material, yakni hukum yang menata tentang kepentingan dan hubungan dimana wujudnya perintah-perintah dan larangan.
Hukum formal, yakni hukum yang menata tentang bagaimana teknik melaksanakan hukum material.
7. Hukum Berdasarkan Sifatnya
Hukum yang memaksa, yakni hukum yang sifatnya memaksa dan mutlak, bagaimanapun keadaannya.
Hukum yang mengatur, yakni hukum yang boleh dikesampingkan andai pihak-pihak yang bersangkutan sudah mempunyai peraturan sendiri.
8. Hukum Berdasarkan Wujudnya
Hukum obyektif, yakni hukum yang terdapat di dalam sebuah Negara dan berlaku secara umum.
Hukum subyektif, yakni hukum yang berlaku pada pihak-pihak tertentu saja, atau disebut pun dengan hak.